Analisis Pengaruh Pengangguran terhadap dampak positif dan negartif dalam perekonomian nasional

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dasawarsa terakhir dunia masih diwarnai era baru yakni pertumbuhan
pengangguran. Pengangguran pada berbagai dimensinya menjadi satu beban pada
perekonomian. Dampak pada perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat
dikhawatirkan juga akan muncul sejalan tingginya pertumbuhan angka
pengangguran tersebut. Kajian pertumbuhan pengangguran pada dasawarsa 1960-
an di negara-negara industri menyebutkan bahwa minimalisasi pengangguran
melalui peningkatan output dengan penciptaan lapangan kerja membawa dampak
signifikan pada pengurangan pengangguran. Keberhasilan pembangunan ekonomi
ini hanya dapat dicapai melalui kekuatan akumulasi modal dan industrialisasi.
Pembangunan sektor industri akan mencukupi kebutuhan pasar dalam negeri serta
menyerap kelebihan tenaga kerja di pedesaan (Todaro, 1998).
Proses penyerapan tenaga keja dengan peningkatan output memerlukan
waktu. Namun sejalan dengan pertumbuhan pencari kerja yang masih tinggi serta
tekanan ekonomi yang makin berat pada negara berkembang ternyata penciptaan
lapangan kerja baru belum cukup untuk bisa menyelesaikan permasalahan
pertumbuhan pengangguran. Perluasan industri guna meningkatkan output tidak
dapat mengatasi masalah ketenagakerjaan. Hal ini dikarenakan industri yang
berkembang yang bercirikan padat modal daya serap terhadap tenaga kerja juga
terbatas (Todaro, 1998).
Pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan satu
kesatuan tujuan pembangunan yang ingin dicapai bangsa Indonesia setelah
melalui krisis pada akhir 1990-an. Bangsa Indonesia tidak lagi ingin menyaksikan
keadaan saling meniadakan antara pertumbuhan dan keadilan sosial, antara
ekonomi yang baik dengan politik yang sehat, antara kesejahteraan masyarakat
dan individu. Saat ini, bangsa Indonesia mendambakan adanya kebijakan publik
yang menganut prinsip manusia bukan hanya alat pembangunan, tapi juga
menjadi tujuan akhir pembangunan (Bappenas, BPS, UNDP, 2004).
2
Pembangunan ekonomi dapat menjadi penopang pembangunan manusia jika
pembangunan ekonomi berkualitas. Pembangunan ekonomi yang merata dan
dapat dinikmati oleh sebagian besar penduduk akan membawa dampak nyata pada
perubahan pembangunan manusia. Upaya untuk menciptakan kenaikan output
nasional diharapkan akan mampu juga menyerap tenaga kerja. Peningkatan
penyerapan tenaga kerja dengan diikuti perbaikan nasib tenaga kerja akan ikut
pula meningkatkan capaian hasil pembangunan ekonomi dan pembangunan
manusia. Pada beberapa kondisi tertentu upaya perbaikan nasib pekerja (formal
maupun informal) dapat membawa dampak positif pada penyerapan tenaga kerja.
Namun tidak jarang pula upaya perbaikan nasib pekerja ini malah menurunkan
tingkat penyerapan tenaga kerja. Penelitian dari lembaga penelitian SMERU pada
tahun 2001 menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum berdampak negatif
terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor formal perkotaan, dengan perkecualian
bagi pekerja kerah putih.
Peran pemerintah dalam perekonomian dan pembangunan ekonomi
dirumuskan salah satunya dalam kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini memiliki
dua instrumen pokok yakni perpajakan (tax policy) dan pengeluaran (expenditure
policy). Dengan dua kompenen tersebut kebijakan fiskal mampu menjawab
pengaruh penerimaan dan pengeluaran negara terhadap kondisi perekonomian,
tingkat pengangguran, dan inflasi (Subiyantoro dan Riphat, 2004). Kebijakan
fiskal dalam ilmu ekonomi mencakup semua kebijakan yang menyangkut
anggaran belanja negara, sedangkan kebijakan moneter menyangkut masalah
jumlah uang, peredaran uang, nilai mata uang seperti diungkapkan dalam tingkat
bunga, kurs mata uang dan harga-harga barang (Frans Seda, 2004).
Upaya untuk meningkatkan output dan meningkatkan penyerapan tenaga
kerja dilakukan lewat kebijakan fiskal yakni pengaturan belanja pemerintah
daerah. Anggaran belanja pemerintah daerah yang merupakan cerminan ke mana
arah pembangunan daerah tersebut, kadang tidak membawa pengaruh pada
peningkatan penyerapan tenaga kerja. Besarnya anggaran belanja pemerintah
daerah yang berbeda antar daerah menyebabkan dampak yang berbeda pula pada
capaian peningkatan output dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Anggaran
belanja pemerintah daerah diyakini mampu menjadi stimulan positif pada perekonomian daerah. Belanja pemerintah daerah dapat pula menjadi investasi
infrastuktur yang menunjang investasi produktif.
Upaya peningkatan output daerah dan penyerapan tenaga kerja dengan
dorongan peran pemerintah lewat kebijakan fiskal daerah merupakan satu
fenomena ekonomi yang saling berhubungan. Dalam beberapa kasus
permasalahan ekonomi tidak unik, satu kondisi berhubungan dengan kondisi
lainya. Dalam suatu sistem perekonomian hal ini dapat digambarkan dalam suatu
model persamaan simultan. Sseddigh, Lawler, dan Katos (2000) menyebutkan
bahwa fenomena ekonomi tidak unik. Dalam beberapa kasus persamaan tunggal
yang diteliti saling berhubungan dengan persamaan tunggal lainya, mereka bagian
dari fenomena yang lebih luas yang dapat dijelaskan oleh sebuah sistem
persamaan.
Erwan (2002), melakukan penelitian tentang kesenjangan perekonomian
antar daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung dengan menggunakan model
persamaan simultan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel
variabel ekonomi kabupaten kota di Provinsi Lampung selama kurun waktu 1984-
1999. Studi ini menggunakan 11 persamaan dengan 8 persamaan struktural dan 3
persamaan identitas dalam model persamaan simultan. Hasil penelitian yang
dilakukan Erwan (2002) menunjukan adanya tingkat kesenjangan antar daerah
kabupaten/kota yang diperlihatkan melalui indeks Williamson pada 4 kabupaten
kota di Provinsi Lampung.
Penelitian yang dilakukan Waluyo (2007), dengan menggunakan variabelvariabel
kebijakan fiskal daerah melihat dampak desentralisasi fiskal terhadap
pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar daerah di Indonesia.
Model hubungan ekonomi makro antar variabel yang digunakan dalam penelitian
ini dirumuskan dalam model persamaan simultan. Parameter dalam model
persamaan simultan dalam penelitian ini diestimasi dengan metode 2SLS (Two
Stage Least Square). Hasil penelitian Waluyo (2007) menunjukkan nilai
parameter model persamaan simultan yang sesuai dengan teori ilmu ekonomi.
Desentralisasi fiskal di Indonesia menghasilkan dampak pertumbuhan ekonomi
yang negatif pada instrumen dana bagi hasil namun pada intrumen dana alokasi
umum menjadi faktor pendorong yang dominan dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak desentralisasi fiskal secara umum belum mampu mengurangi
kesenjangan pendapatan antar daerah.
Penelitian ini ingin melihat pengaruh kebijakan fiskal pemerintah daerah
(perubahan jumlah belanja pemerintah daerah) pada peningkatan output dan
penyerapan tenaga kerja. Dalam perspektif neoklasik sumber-sumber
pertumbuhan output regional antara lain adalah pertumbuhan stok modal,
pertumbuhan angkatan kerja, dan perkembangan teknologi (Wibisono, 2004).
Dalam perspektif pertumbuhan endogen peningkatan output juga dipengaruhi oleh
pertumbuhan angkatan kerja. Kebijakan fiskal sebagaimana disebutkan di atas
membawa pengaruh pada pada perekonomian negara dan ketenagakerjaan (Riphat
dan Subiyantoro, 2004). Teknik analisis yang digunakan untuk meneliti interaksi
fenomena ekonomi ini adalah dengan model sistem persamaaan simultan.
Model persamaan simultan memberikan informasi yang lengkap mengenai
keterkaitan antara satu variabel ekonomi dengan variabel lainya bahkan yang
memiliki hubungan dua arah sekalipun dalam menjelaskan permasalahan ekonomi
yang ada. Permasalahan ekonomi dalam beberapa kasus tidak cukup dijelaskan
dengan persamaan tunggal namun terhubung dengan persamaan lainya. Hubungan
yang saling mempengaruhi ini dapat terangkum dalam satu sistem persamaan
simultan.
Metode estimasi parameter struktural pada model sistem persamaan
simultan dikelompokkan menjadi 2 cara yakni; (1). Metode persamaan tunggal
(single equation methods of estimation), (2) metode estimasi sistem (sistem
methods of estimation). Pada metode persamaan tunggal estimasi parameter dapat
dilakukan dengan 2SLS untuk pendugaan parameter strukturalnya.
2SLS digunakan untuk estimasi parameter persamaan struktural pada sistem
persaman simultan jika identifikasi sistem persamaan simultan menunjukan
overidentified (Sseddigh, dkk. 2000). Keuntungan menggunakan 2SLS (two stage
least square) antara lain karena metode ini dapat diterapkan pada suatu persamaan
individual dalam sistem secara tanpa langsung memperhitungkan persamaan lain
dalam sistem. Selain itu 2SLS menawarkan model yang ekonomis, 2SLS hanya
memberikan satu taksiran tiap parameter dalam persamaan yang overidentified.
Metode 2SLS juga mudah untuk diterapkan karena semua yang diperlukan untuk mengetahui hanyalah banyaknya variabel eksogen atau predetermined variabel
yang ditetapkan lebih dahulu secara total tanpa mengetahui variabel manapun
dalam sistem.
Penggunaan sistem persamaan simultan pada penyerapan tenaga kerja
Provinsi Jawa Tengah menggunakan data panel. Data panel ini memiliki corak
time series dan cross section sekaligus. Dengan 35 kabupaten/kota dan 6 tahun
pengamatan membuat jumlah data yang terkumpul adalah 210 record data.
Penggunanan data panel menyebabkan penaksiran yang diperlukan untuk proses
estimasi dengan 2SLS melibatkan metode regresi data panel. Penggunaan fixed
effect model dengan least square dummy variabel (LSDV) untuk estimasi
parameter regresi pada 2SLS dengan data panel dipandang tepat karena akan
menghasilkan parameter yang memiliki informasi karakteristik berbeda antar unit
penelitian. Sehingga informasi yang diperoleh akan tidak jauh berbeda dari realita
sebenarnya. Pada LSDV intersep yang dihasilkan dari estimasi akan berbeda antar
unit namun slope-nya akan sama. Penggunaan 2SLS dengan fixed effect model
diharapkan akan mampu memberikan solusi yang mampu menjelaskan hubungan
variabel ekonomi dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah dengan
35 kabupaten/kota dengan karakteristik variabel ekonomi yang berbeda.
Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia ditandai dengan persentase
pengangguran terbuka yang besar pada daerah perkotaan. Persentase
pengangguran terbuka pada pedesaan relatif kecil karena persentase tenaga kerja
yang bekerja di sektor informal relatif tinggi. Tekanan ekonomi nasional membuat
penyerapan tenaga kerja disektor formal makin menurun tidak sejalan dengan
pertumbuhan angkatan kerja. Sektor pertanian yang menjadi alternatif penyerapan
tenaga kerja ternyata tidak memberikan perbaikan upah. Provinsi Jawa Tengah
dengan jumlah angkatan kerja pada 2007 sebanyak 17,66 juta jiwa hanya terserap
dunia kerja sebanyak 16,30 juta. Persentase pengangguran terbuka terhadap
angkatan kerja sebesar 7,7 persen. Kondisi ini masih lebih baik dibandingkan
kondisi nasional yang memiliki persentase pengangguran terbuka terhadap
angkatan kerja sebesar 9,1 persen. Namun, penyerapan tenaga kerja di Jawa
Tengah ini didominasi oleh sektor pertanian dan sektor perdagangan yakni lebih
dari 57 persen. Padahal sektor pertanian dan sektor perdagangan merupakan sektor informal dengan tingkat upah tidak diatur oleh regulasi. Output terbesar
yang dihasilkan oleh Provinsi Jawa Tengah yang dihitung dari distribusi
persentase PDRB adalah dari sektor industri. Sektor industri ini memberikan
kontribusi pada perekonomian Jawa Tengah sebesar 32 persen sedangkan sektor
pertanian hanya 20 persen. Produktifitas sektor industri memang jauh lebih tinggi
dari sektor pertanian.
1.2 Permasalahan
Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan dibahas dalam
penelitian ini adalah :
1. Bagaimanakah model ekonomi yang mampu menjelaskan hubungan antara
variabel kebijakan fiskal (belanja pemerintah daerah) dengan output
daerah dan penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah serta variabel
makroekonomi lainya yang diduga ikut berpengaruh secara simultan?
2. Bagaimanakah estimasi parameter model ekonomi penyerapan tenaga
kerja kabupaten/kota di Jawa Tengah melalui pendekatan persamaan
simultan menggunakan metode 2SLS dengan fixed effect model?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan
yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut :
1. Memperoleh gambaran umum perkembangan variabel kebijakan fiskal
pemerintah daerah (belanja pemerintah daerah, penerimaan pemerintah
daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah) serta
variabel makroekonomi pemerintah daerah lainya (output daerah,
penyerapan tenaga kerja, UMR, dan total investasi daerah, dan tabungan)
yang diduga ikut berpengaruh dalam penyusunan model ekonomi
penyerapan tenaga kerja.
2. Mendapatkan model ekonomi yang mampu menggambarkan pengaruh
peningkatan belanja pemerintah daerah pada peningkatan output dan
penyerapan tenaga kerja dengan pendekatan persamaan simultan dengan
memperhatikan fixed effect model.
3. Mendapatkan estimator parameter model ekonomi penyerapan tenaga
kerja kabupaten/kota di Jawa Tengah melalui melalui pendekatan
persamaan simultan menggunakan metode 2SLS dengan fixed effect model.
1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Memberikan suatu model hubungan antara variabel kebijakan fiskal
(belanja pemerintah daerah) dengan output daerah dan penyerapan tenaga
kerja serta variabel makroekonomi lainya (investasi, penerimaan
pemerintah daerah, pajak, retribusi, pendapatan asli daerah, UMR, dan
PDRB perkapita) yang diduga ikut berpengaruh dalam penyusunan model
persamaan simultan penyerapan tenaga kerja.
2. Mengetahui efek yang ditimbulkan dari perubahan variabel belanja
pemerintah daerah terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan
output sehingga memudahkan bagi pengambil kebijakan di daerah untuk
menentukan prioritas kebijakan publiknya.
1.5 Batasan Permasalahan
Dalam penelitian ini, masalah dibatasi pada aplikasi penggunaan metode
2SLS dengan fixed effect model untuk penaksiran parameter dalam model
persamaan simultan penyerapan tenaga kerja dengan data panel variabel-variabel
ekonomi kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2002 sampai 2007.